Presiden Indonesia, Joko Widodo, telah menekan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, untuk melakukan lebih banyak dalam mengakhiri “kekejaman” di Gaza dan membantu mencapai gencatan senjata.
Pertemuan kedua pemimpin pada hari Senin itu terbayangi oleh perang Israel-Hamas yang berlangsung selama sebulan di mana AS memberikan dukungan penuh kepada Israel.
Baca Juga: Serangan Israel Tewaskan 3 Warga Palestina Lainnya di Tepi Barat, Kata Pejabat Kesehatan
Jokowi menghadiri pertemuan puncak bersama pemimpin Arab dan Muslim di Riyadh akhir pekan lalu yang mengutuk Israel dan menyerukan gencatan senjata.
Indonesia adalah negara Muslim terpadat di dunia dan telah menyaksikan protes besar-besaran mendukung Palestina serta boikot terhadap bisnis yang dianggap terkait dengan Israel.
“Indonesia mengajak AS untuk melakukan lebih banyak untuk menghentikan kekejaman di Gaza,” ujar Jokowi di Ruang Oval ketika kedua presiden bertemu di Gedung Putih di depan perapian yang berkobar.
“Gencatan senjata adalah suatu keharusan demi kemanusiaan.“
Kekerasan pecah pada 7 Oktober setelah kelompok bersenjata Hamas, yang mengendalikan Gaza, melancarkan serangan mengejutkan terhadap Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menawan lebih dari 200 orang. Sebagai respons, Israel memberlakukan blokade total terhadap Gaza dan terus membombardir Jalur Gaza sejak saat itu, menewaskan setidaknya 11.000 warga Palestina.
Pejabat AS menyatakan bahwa Biden berkeinginan agar Indonesia “memainkan peran yang lebih besar” di Timur Tengah, yang melibatkan isu “gencatan senjata” tetapi juga tujuan jangka panjang seperti solusi dua negara setelah perang dan rekonstruksi Gaza.
Meskipun Washington memberikan dukungan penuhnya kepada Israel, baru-baru ini mereka mulai memanggil untuk lebih banyak penahanan dan “jeda” dalam pertempuran yang memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan atau pembebasan tawanan yang ditahan oleh Hamas.
Era Hubungan Baru
Pertemuan antara Jokowi dan Biden ini datang sebelum pembicaraan antara Biden dan Presiden China, Xi Jinping, serta pertemuan kunci pemimpin dari APEC (Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik), yang berlangsung di San Francisco. Cina dan Indonesia keduanya merupakan anggota APEC.
AS bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dengan Indonesia menjadi “kemitraan strategis komprehensif,” tingkat diplomatik tertinggi, seiring dengan memperdalam aliansi di wilayah Asia Pasifik. Biden mengumumkan peningkatan serupa dalam hubungan dengan Vietnam saat kunjungannya ke Hanoi pada September.
“Ini akan menandai era baru hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia secara menyeluruh, memengaruhi segala hal,” ujar Biden sambil duduk di sebelah Jokowi.
Krisis yang semakin mendalam di Myanmar juga menjadi pembahasan. Negara itu terjerumus ke dalam kekacauan pada Februari 2021, ketika militer merebut kekuasaan dari pemerintahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi. Pertempuran antara militer dan kelompok bersenjata yang melawan kudeta semakin intensif dalam beberapa minggu terakhir.
AS dan sejumlah besar negara Barat telah memberlakukan sanksi, tetapi Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), meskipun melarang jenderal-jenderal puncak Myanmar dari pertemuan-pertemuan tingkat tinggi, belum berhasil menahan militer bertanggung jawab. Indonesia adalah ketua keluar dari kelompok 10 negara itu yang menyambut Myanmar sebagai anggota sekitar 25 tahun lalu, dengan Laos akan mengambil alih kepemimpinan.
“Segera akan tiba saatnya bagi kita untuk memikirkan langkah-langkah selanjutnya bersama untuk menghadapi situasi yang tidak bisa diterima ini,” kata pejabat kepada Reuters.
Pembicaraan antara Biden dan Jokowi juga mencakup kerja sama baru dalam bidang pertahanan seperti keamanan Siber, dan luar angkasa serta iklim, dengan AS berencana mengumumkan langkah-langkah dengan negara Asia Tenggara ini mengenai penangkapan dan penyimpanan karbon, dukungan terhadap jaringan listrik, dan peningkatan kualitas udara.
Ditengah ketegangan geopolitik yang meningkat, Jokowi ingin menekankan netralitas Indonesia yang telah lama dipegang.
“Indonesia selalu terbuka untuk bekerja sama dengan negara mana pun, dan tidak memihak pada kekuatan mana pun, kecuali memihak pada perdamaian dan kemanusiaan,” ujarnya.
Sumber: Aljazeera.com